SEJARAH PEMADAM KEBAKARAN

SEJARAH SINGKAT PEMADAM KEBAKARAN

A. Pemadam Kebakaran Nasional

Sesungguhnya urusan pemadam kebakaran di kota Jakarta mulai terorganisasi pada tahun 1873 oleh pemerintah Hindia Belanda. Urusan pemadam kebakaran ini secara hukum dibentuk oleh resident op Batavia melalui ketentuan yang disebut ”reglement op de brandweer in de afdeeling stad voorsteden van Batavia”

Peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kampung Kramat Kwitang yang tidak dapat teratasi oleh pemerintah kota waktu itu, mendorong pemerintah atau gemeente op de branweer pada tanggal 25 Januari 1915 mengeluarkan reglement op de brandweer (Peraturan tentang Pemadam Kebakaran) yang kemudian pada tanggal 4 Oktober 1917 pemerintah kembali mengeluarkan ketentuan yang disebut staadsblad 1917 No.602. Hal penting dari ketentuan tersebut adalah pembagian urusan pemadam kebakaran, yakni menjadi Pemadam Kebakaran Sipil dan Pemadam Kebakaran Militer.

Eksistensi atau keberadaan pemadam kebakaran semakin dirasakan oleh masyarakat kota Jakarta khususnya, ini dibuktikan dengan diberikannya sebuah Prasasti oleh masyarakat Betawi kepada Pemadam Kebakaran  sebagai bentuk rasa terima kasih atas dharma bakti para petugasnya. Didalam prasasti, tersebut tanggal 1 Maret tahun 1919 yang akhirnya ditetapkan sebagai berdirinya organisasi Pemadam Kebakaran di Jakarta.

Prasasti tersebut sampai saat ini masih tersimpan baik di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta.

Bukti otentik lainnya yang menguatkan berdirinya Pemadam Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

  • Tahun  1919 telah berdirinya Kantor Brandweer Batavia di daerah Gambir oleh Walikota Batavia;
  • Tanggal 31 Juli 1922 dibuat ketentuan “bataviasch brandweer reglement” yang kemudian pada masa pemerintahan Jepang dirubah menjadi ketentuan “Osamu seirei 2 tentang Syoobotai, pada tanggal 20 April 1943;
  • Tahun 1957 dikeluarkan Perda yang dimuat dalam Lembaran Kota Praja No. 22/1957, tanggal 14 Aug 1957 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tgl 21 Desember 1957 tentang Orientasi Tugas Pokok Barisan Pemadam Kebakaran;
  • Tahun 1969 melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta No. Ib.3/3/15/1969 tentang Perubahan Nomenklatur Barisan Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran serta penambahan tugas pokok Pemadaman dan Pencegahan kebakaran;
  • Tahun 1975;
  1. Diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. BIII-b.3/1/5/1975 tentang                  Perubahan Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Kebakaran;
  2. Peraturan Daerah No.3 Tahun 1975 tentang Ketentuan Penanggulangan Bahaya Kebakaran              dalam wilayah DKI Jakarta.
  • Tahun 1980 melalui Peraturan Daerah No.9 tentang Struktur Organsasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran DKI Jakarta;
  • Tahun 1986 melalui surat keputusan Gubernur DKI Jakarta No.11 tentang Perubahan pada Nomenklatur Markas wilayah menjadi Nomenklatur Suku Dinas;
  • Tahun 2002 melalui Surat Keputusan Gubernur Prov DKI Jakarta No.9 tanggal 15 Januari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta;
  • Tahun 2008 dengan Perda Prov DKI Jakarta No.10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana salah satu pasalnya menyatakan perubahan, nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
  • Tahun 2009 melalui peraturan Gubernur Prov DKI Jakarta No.89 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta.

B. Sejarah Singkat Pemadam Kebakaran Rejang Lebong

Pada tahun 1979 Kabupaten Rejang Lebong mendapat musibah gempa bumi dahsyat dengan 7 skala ricter lebih yang berpusat di desa Daspeta Kecamatan Kepahyang. Seiring dengan itu kurang dari 3 bulan terjadi kebakaran besar di Pasar Tengah yang sumber apinya berasal dari Toko Besi Teman dengan pemilik Toko SEN TON.

Pada tahun 1980 / 1981 Kabupaten Rejang Lebong mendapat bantuan 1 (satu) unit Mobil Brandweer dengan merk Izusu TX / Kepala Buaya pada masa pemerintahan Bupati A. Marzuki.

Pada masa itu kelembagaan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Rejang Lebong diberi nama BPK ( Badan Penanggulangan Kebakaran ) dan yang menjadi Kepala BPK pertama kali adalah H. Akbar Rambi atau dikenal dengan nama Datuk H. Ramli Bin Ali Budin.

Bersamaan dengan pembangunan Pasar Bang Mego Tahun Anggaran 1983/1984 pada masa Pemerintahan Bupati Drs. H. Wahidun Nurdin Djandjaya, kemudian penyelesaiannya pada masa Pemerintahan Bupati Letkol TNI H. Waras Santoso, Kabupaten Rejang Lebong mendapat droping 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran ( MPK ) dengan merk Izusu JCR yang ditempatkan di Pasar Bang Mego.

Pada tahun 2003 aparat PBK Studi Banding ke Karawang dan Indramayu atas nama Robby Riyandy, Zainal Husni dan Suherman. Hasil dari studi Banding tersebut mereka menyusun pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ), yang meliputi dengan struktur organisasi :

  1. Kepala Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja
  2. Sub Bagian Tata Usaha
  3. Seksi Pelayanan Umum
  4. Seksi Operasional

Seksi BPK ( Badan Penanggulangan Kebakaran)

C. Pemadam Kebakaran Menjadi Dinas

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong ( Lembar Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118 ), yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 9 Tshun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong No : 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong.

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong salah satu kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah tipe – C, dengan struktur organisasinya :

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretaris
  •  Kasubag Perencanaan dan Keuangan
  •  Kasubag Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pengendalian Operasi Kebakaran

  • Seksi Penanggulangan Kebakaran
  • Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran
  • Seksi Komunikasi Operasi

    4. Bidang Pencegahan dan Penyuluhan

  • Seksi Pencegahan Kebakaran
  • Seksi Penyuluhan Kebakaran
  • Seksi Sarana dan Prasarana Teknis Kebakaran

D. Unit Pelaksana Teknis ( UPTD)

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong No : 55 tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebakaran Rejang Lebong antara lain telah di tetapkan Unit Pelaksana Teknis ( UPTD ) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.

Dengan pertimbangan masih terbatasnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan anggaran, maka pembentukan UPTD tersebut belum dapat direalisasikan, dan untuk peningkatan pelayanan Pemadam Kebakaran di wilayah Kecamatan telah dibentuk 7 (tujuh) Pos Pemadam Kebakaran di wilayah Kecamatan. Berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong No : 180.441.IX tahun 2017 tanggal 16 September 2017 tentang Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong, yaitu :

  1. Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Bermani Ulu
  2. Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Selupu Rejang
  3. Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Sindang Kelingi
  4. Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Kecamatan Sindang Dataran
  5. Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Kecamatan Padang Ulak Tanding
  6. Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Kecamatan Kota Padang
  7. Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir

Sampai dengan 1 September 2019 telah direalisasikan 6 Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan, 1 Pos Damkar belum direalisasikan Pembentukannya yaitu : Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan Kecamatan Sindang Beliti Ilir.